TEROPONGSENAYAN.COM - Sumatera Utara kembali menjadi panggung utama praktik korupsi dalam proyek infrastruktur. Kali ini, kasus suap proyek jalan senilai ratusan miliar rupiah tak hanya menyeret lima tersangka, tetapi juga membuka tabir keterlibatan jaringan orang dekat Gubernur Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi. Apakah ini hanya ulah oknum, atau bagian dari sistem yang dibiarkan bekerja?
Babak Awal: OTT dan "Pemain Lama"
Rabu malam, 26 Juni 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP). Bersama dua pejabat pelaksana proyek dan dua direktur perusahaan swasta, mereka diduga terlibat dalam transaksi suap untuk memenangkan tender proyek pembangunan jalan senilai total Rp 231,8 miliar.
KPK menyita uang tunai dan dokumen penting. Namun satu hal yang mencolok dari OTT ini adalah profil TOP — seorang pejabat yang disebut-sebut sangat dekat dengan Bobby Nasution. Dalam beberapa dokumen dan catatan pers, Topan pernah menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Medan ketika Bobby menjabat sebagai Wali Kota.
Proyek Bernilai Fantastis dan Pola Pengaturan Tender
Dua proyek yang kini menjadi pusat perhatian adalah:
Pembangunan jalan Sipiongot–Labusel senilai Rp 96 miliar
Proyek jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp 61,8 miliar
Proyek ini sebagian besar dijalankan lewat skema e-katalog yang seharusnya menjamin efisiensi dan transparansi. Namun, dari hasil penyelidikan awal KPK dan investigasi koalisi masyarakat sipil, ditemukan indikasi bahwa e-katalog justru dijadikan tameng untuk praktik penunjukan langsung yang manipulatif. Penyedia proyek, seperti PT DNG dan PT RN, diduga dipilih berdasarkan "kesepakatan tertutup" antara pejabat PUPR dan pengusaha.
Sumber internal di lingkungan Dinas PUPR mengungkap bahwa sejumlah paket proyek telah dikondisikan sejak awal tahun anggaran, dan ada tekanan dari pihak eksternal yang mengatasnamakan “kantor pusat”.
KPK: Ikuti Aliran Uang, Buka Peluang Panggil Gubernur
Dalam pernyataan resminya, Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa penyelidikan akan mengikuti aliran uang. “Jika dana suap mengarah ke pihak yang lebih tinggi, termasuk Gubernur, kami tidak akan ragu memanggil,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK.
KPK juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak transaksi mencurigakan. Sumber di PPATK menyebut telah ada permintaan pembekuan sementara rekening sejumlah perusahaan kontraktor proyek yang terhubung dengan nama-nama yang sering disebut dalam lingkaran kekuasaan Sumatera Utara.
Respons Bobby: Siap Diperiksa, Tapi Tunggu Surat Resmi
Bobby Nasution, yang baru beberapa bulan dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara, menyatakan kesiapannya untuk diperiksa KPK jika dipanggil secara resmi. Dalam konferensi pers terbatas, Bobby mengatakan, “Saya tidak akan lari dari proses hukum. Jika KPK merasa perlu meminta keterangan saya, saya siap memberikan penjelasan.”
Namun, respons ini tidak cukup untuk meredam kecurigaan. Aktivis antikorupsi dari SAHdaR dan ICW menyebut bahwa pernyataan Bobby belum menjawab substansi dugaan: apakah ada kebijakan atau intervensi dari kantor gubernur dalam pengondisian proyek-proyek ini?
Sumatera Utara: Provinsi Juara Korupsi Proyek Publik
ICW mencatat Sumatera Utara sebagai provinsi dengan kasus korupsi pengadaan barang/jasa terbanyak di Indonesia sepanjang 2019–2023, dengan 153 kasus dan kerugian negara mencapai Rp 1,05 triliun.
Modusnya beragam, dari mark-up anggaran, proyek fiktif, hingga penunjukan langsung yang direkayasa. Yang membuat kasus ini mencolok adalah kedekatan aktor utamanya dengan kepala daerah — sebuah pola klasik di mana korupsi tumbuh subur dalam lingkaran kekuasaan.
Arah Investigasi: Dari Dinasti Politik ke Dinasti Proyek?
Kasus ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar: apakah ini indikasi lahirnya dinasti proyek yang tumbuh dari relasi kekuasaan keluarga elite politik? Sejak menjadi Wali Kota Medan hingga menjabat Gubernur, Bobby Nasution dikenal membentuk tim loyalis yang sebagian besar ikut mengisi jabatan strategis di Pemprov Sumut.
Peneliti tata kelola daerah dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Syahrul Harahap, menyatakan, “Keterlibatan orang dekat dalam kasus ini bukan sekadar kebetulan. Kita harus melihat pola rekrutmen dan penguasaan sumber daya strategis di balik pencitraan kepemimpinan muda.”
Kesimpulan Sementara: Awal dari Pengusutan Besar?
Meski Bobby belum dipanggil, jejak kasus ini jelas menuju jantung kekuasaan di Sumatera Utara. KPK dihadapkan pada tantangan besar untuk membuktikan bahwa hukum tidak tunduk pada relasi politik. Jika pengusutan ini mandek atau dibelokkan, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap agenda pemberantasan korupsi.
Pertanyaan yang menggantung: Apakah KPK berani menembus pagar istana?
