TEROPONGSENAYAN.COM - Jakarta, Gelombang demonstrasi yang kembali marak di berbagai kota bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan sesaat. Di balik teriakan, spanduk, dan bentrokan di jalan, muncul satu tuntutan mendasar: copot Kapolri dan lakukan reformasi total institusi Polri. Seruan ini bukan sekadar protes, melainkan suara batin rakyat yang berharap Reformasi 1998—yang disebut Reformasi Jilid 1—dituntaskan hingga ke institusi kepolisian.

---

Demonstrasi yang Membara: Simbol Ketidakpercayaan Publik

Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang kerap berujung anarkis merupakan cerminan krisis kepercayaan terhadap Polri. Aparat justru dipersepsikan bukan sebagai pelindung rakyat, melainkan alat kekuasaan yang represif. Tuduhan kriminalisasi aktivis dan keterlibatan dalam bisnis gelap menambah alasan kuat mengapa suara "Reformasi Polri = Reformasi Jilid 2" kian lantang.

---

Korupsi dan Narkoba: Dua Wajah Buram Polri

Polri masih terus dihantui dua masalah serius: korupsi dan narkoba.

Skandal suap, jual-beli jabatan, dan “rekening gendut” perwira tidak pernah dituntaskan.

Ironisnya, sejumlah oknum polisi justru menjadi bagian dari jaringan narkoba yang seharusnya mereka berantas.

---

Reformasi Polri sebagai Reformasi Jilid 2

Presiden Prabowo Subianto kini berada di persimpangan sejarah: apakah ia berani mencopot Kapolri dan mengetuai reformasi Polri, atau membiarkan status quo yang kian membahayakan legitimasi pemerintahannya?

Reformasi Polri harus mencakup:

1. Pembersihan Internal – Tegas terhadap korupsi, narkoba, mafia peradilan.

2. Reformasi Kultural – Beralih dari pendekatan power-oriented ke service-oriented.

3. Transparansi & Akuntabilitas – Pengawasan eksternal oleh DPR dan lembaga independen.

4. Profesionalisme Hukum – Hukum harus tajam ke atas dan ke bawah.

---

Timeline Reformasi Polri: 1998–2025

(Ringkasan perjalanan Polri sejak pemisahan dari ABRI hingga kasus Sambo, skandal narkoba, dan tuntutan Reformasi Jilid 2 di era Prabowo.)

---

Survei Kepercayaan Publik Terbaru terhadap Polri

Civil Society for Police Watch (Februari 2025): kepercayaan publik hanya 48,1%; kepuasan 45,9%.

Indikator Politik (Januari 2025): Polri di peringkat 9 dengan tingkat kepercayaan 69%.

Litbang Kompas (awal 2025): citra positif Polri 65,7%.

Indikator (2023): pasca kasus Sambo, kepercayaan publik sempat jatuh ke 28%, lalu naik ke 72%.

Data ini menunjukkan ambivalensi: publik puas pada tindakan-tindakan spesifik (misalnya pemberantasan premanisme), namun tetap skeptis pada integritas institusi secara keseluruhan.

---

Agenda Reformasi Rakyat 2025

Dalam berbagai forum diskusi masyarakat sipil dan aksi jalanan, mulai mengemuka lima agenda utama yang disebut sebagai Agenda Reformasi Rakyat 2025. Agenda ini dianggap sebagai cetak biru tuntutan rakyat terhadap Presiden Prabowo agar benar-benar mewujudkan Reformasi Jilid 2.

1. Pecat Kapolri
Kapolri dinilai gagal mengembalikan kepercayaan publik. Pencopotan bukan sekadar pergantian personal, melainkan simbol ketegasan Presiden bahwa Polri harus bersih dan berbenah.

2. Reformasi Polri
Agenda paling fundamental. Reformasi menyentuh tiga aspek: struktural (memperkuat pengawasan internal & eksternal), kultural (orientasi pelayanan publik, bukan kekuasaan), dan fungsional (penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu).

3. Reshuffle Kabinet
Publik menilai sejumlah menteri tidak berfungsi efektif, bahkan ada yang sarat konflik kepentingan. Reshuffle dipandang perlu untuk memastikan kabinet solid dan sejalan dengan agenda perubahan besar, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi.

4. Adili Jokowi
Mantan Presiden Joko Widodo didesak dimintai pertanggungjawaban hukum atas berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk intervensi politik, pelanggaran etika dalam pemilu, serta dugaan keterlibatan dalam kasus hukum yang belum pernah diproses. Tuntutan ini lahir dari semangat rule of law—bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

5. Makzulkan Gibran
Putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dianggap cacat etik dan prosedural. Agenda rakyat menuntut proses konstitusional untuk memakzulkan Wapres jika terbukti terjadi pelanggaran serius terhadap hukum dan etika demokrasi.

---

Momentum Kepemimpinan Prabowo

Agenda Reformasi Rakyat 2025 menjadi alarm politik. Rakyat menginginkan Presiden Prabowo tidak sekadar menjaga status quo, melainkan memimpin arus perubahan besar.

Jika Prabowo berani menjalankan agenda ini, ia akan tercatat sebagai presiden yang menuntaskan pekerjaan Reformasi 1998. Namun jika ragu, sejarah bisa mencatatnya sebagai pemimpin yang melewatkan momentum emas.

---

Penutup

Reformasi Polri adalah pintu masuk Reformasi Jilid 2. Namun rakyat kini menambahkan agenda yang lebih luas: pencopotan Kapolri, reformasi institusi, reshuffle kabinet, hingga menuntut keadilan atas Jokowi dan Gibran.

Prabowo ditantang sejarah: apakah ia akan tercatat sebagai Presiden yang berani menuntaskan cita-cita reformasi, atau sekadar melanjutkan kompromi kekuasaan?