JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menyatakan, tidak merekomendasi jaksa dan polisi aktif jadi pimpinan KPK. Pasalnya, kata dia, mereka berasal dari lembaga penegakan hukum yang tidak berhasil dalam tugas pemberantasan korupsi.

Hehamahua menegaskan bahwa filosofi pembentukan KPK sebagai lembaga penegak hukum karena kejaksaan dan kepolisian tidak berhasil menangani tugas pemberantasan korupsi.

"Jadi kalau ada jaksa dan polisi aktif mendaftar jadi pimpinan KPK hal itu bertentangan dengan filosofi pembentukan KPK," ujar Hehamahua kepada TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (5/7/2015).

Ia menambahkan, lembaga KPK berbeda dengan kejaksaan dan kepolisian. Di kejaksaan dan kepolisian ada tradisi pemberian surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap suatu kasus. Sementara hal itu tidak ada pada KPK.

"Lihat saja bagaimana (mandeknya) kasus BG (Budi Gunawan, red) saat ini setelah dilimpahkan ke kejaksaan dan saat ini ada di kepolisian," sebut Hehamahua mencontohkan.

Oleh karena itu, Hehamahua mengharapkan masyarakat dan LSM bersikap kritis dalam memberi masukan terhadap calon-calon pimpinan KPK.(yn)