JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Karyawan PT Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak Total EP memiliki saham di Blok Mahakam. Oleh sebab itu FSPPB minta pemerintah meninjau ulang keputusan tentang pengelolaan Blok Mahakam.

FSPPB mendesak pemerintah agar Blok Mahakam 100 persen diberikan kepada PT Pertamina tanpa opsi share down saham atau penjualan Participating Interest (PI) kepada siapapun. Sebab, PT Pertamina mampu mengelola sendiri blok migas yang berada di Kalimantan Timur itu.

"Kami kecewa atas keputusan pemerintah yang hanya memberikan 70 persen pengelolaan Blok Makaham Seharusnya 100 persen untuk Negara. Pertamina siap dan mampu mengelola secara penuh," tegas Ugan Gandar, Dewan Pembina FSPPB di Jakarta, Senin (6/7/2015).

Ugan mengungkapkan keputusan pemerintah memberikan PI sebesar 30 persen kepada Total EP Indonesie dan Inpex Corporation sebenarnya semua akan dimiliki Total EP. Sebab Inpex ternyata memilih menyertakan modal bukan operasional. Artinya Inpex memilih mendapat bagi hasil keuntungan.

Ugan mengungkapkan PT Pertamina mampu mengelola sendiri blok migas. Itu terbukti dengan mengambilalih Blok Blok WMO di Cilamaya dari 50 persen menjadi 80 persen dan mengakuisisi Blok ONWJ di Madura dari saham 56 persen jadi 74 persen yang bisa diselesaikan hanya dalam dua bulan.

Hal senada ditegaskan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI), Faisal Yusra. "Blok Mahakam sangat penting bagi bangsa dan negara bukan hanya bagi Pertamina untuk kedaulatan energi nasional," papar Faisal Yusra. Dia mengingatkan hal ini penting bagi ketahanan energi nasional.

Faisal Yusra mengecam keputusan pemerintah yang hanya berpikir bisnis jual beli saham atau PI kepada pihak asing dalam memutuskan pengelolan Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak 2017. Untuk itu dia menegaskan pihaknya siap melakukan perlawanan atas keputusan pemerintah.

Meski demikian, baik Ugan maupun Faisal, minta Presiden Jokowi memahami aspirasi karyawan Pertamina mapuan insan Migas. “Presiden Jokowi bisa panggil kami dan ajak untuk bicara. Kalau memang direksi Pertamina tidak mampu meyakinkan ganti saja dengan yang mampu,” ujar Ugan.(ris)