Opini
Oleh Arief Poyuono (Ketua Umum FSP BUMN Bersatu) pada hari Selasa, 06 Okt 2015 - 14:14:16 WIB
Bagikan Berita ini :

Berantas, Mafia Impor Migas Makin Menggurita di Pertamina

95mafia-migas.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Atto Kuat/TeropongSenayan)

Rencana Jokowi menurunkan harga BBM sebenarnya sangat masuk akal, sebab dalam 4 bulan terakhir harga crude oil dunia stagnan dikisaran rata-rata 49 USD atau Rp 735.000 per barell dengan mutu oktan yang lebih tinggi diatas premium dengan rata rata harga pergalon sebesar 1.485 US dollar atau Rp 22.275 atau Rp 5.892 /liter (dengan nilai kurs USD sebesar Rp 15.000 ), dan jika impor BBM langsung hanya menanggung biaya transportasi, distribusi dan pemasaran sebesar 11.3 USD/barrel plus 5 persen pajak BBM didapat harga Rp 5.955 perliternya jadi inilah alasan Jokowi untuk menurunkan harga BBM Premium.

Harga BBM jenis-jenis yang dijual kepada masyarakat saat ini sebesar Rp 7.300 /liter artinya masyarakat membayar kelebihan harga BBM Premium yang katanya disubsidi sebesar Rp 1.345 atau hampir 18,42 persen keuntungan Pertamina jika mengimpor sendiri BBM dengan standar BBM yang digunakan di Amerika Serikat

"Mengimport Crude oil dan diolah sendiri oleh Pertamina "

Sementara Pertamina mengatakan rugi terus dalam menjual BBM Premium saat ini adalah bohong besar, sebab dengan formula perhitungan lifting refinery dan tranportasi pun versi ESDM harga BBM Premium harga BBM dengan rata-rata harga crude oil 50 USD/bbl selama 5 bulan terakhir atau Rp 4.717/liter dan ditambah biaya LRT plus Tax plus fee 15 % sebesar 24.1 USD/bbl atau Rp 2.614/liter, sehingga harga jual yang diterima masyarakat Rp 7.331/liter

Sementara harga jual BBM Premium hanya Rp 7.300 yang ditetapkan Pertamina tapi harga tersebut mengunakan kurs USD yang berfluktuasi dibawah Rp 15.000/USD, sehingga split kurs dollarnya jika dirata-ratakan berdasarkan nilai kurs USD Lima bulan terakhir adalah Rp 500

Artinya jika Pertamina mengatakan rugi jual BBM Premium ada sesuatu yang tidak beres dalam rantai supply impor crude oil dan BBM yang dilakukan Pertamina, apalagi saat ini Pertamina sudah tidak mengunakan Petral untuk memsupply impor crude dan BBM tapi mengunakan ISC .

Sebab ada dugaan kuat kroni-kroni Jokowi yang menjadi supplier crude oil dan BBM sesungguhnya tidak mengambil langsung crude oil dan BBM-nya lewat NOC atau national oil company, tetapi diambil dari perusahaan trading. Kroni-kroni Jokowi hanya menjadi Jon Toel atau pemguntit jatah preman impor oil dengan mengambil discount harga yang seharusnya didapat oleh Pertamina dan bisa menurunkan harga jual BBM di pasar

Karena itu FSP BUMN Bersatu mendukung upaya Jokowi untuk menurunkan harga jual BBM Premium menjadi Rp 6.000/liter karena selama ini Pertamina dan Menteri ESDM sudah membohongi Jokowi dan masyarakat hingga menambah krisis ekonomi semakin dalam di masyarakat akibat tingginya harga BBM Premium

FSP BUMN Bersatu juga mendesak BPK, KPK dan Mabes Polri untuk memeriksa ISC Pertamina karena diduga banyak mafia Migas dan para Jon Toel-Jon Toel Migas yang telah menyebabkan Pertamina selalu rugi jika menjual BBM Premium

Dan mendesak Jokowi mencopot Direktur Utama Pertamina yang gagal melakukan efisienai dalam penjualan BBM Premium.(*)

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #mafia migas  #migas  #pertamina  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Haris Rusly Moti: Pemerintahan Prabowo Akan Hati-Hati Terapkan PPN 12%

Oleh Haris Rusly Moti
pada hari Kamis, 26 Des 2024
Jakarta – Aktivis gerakan mahasiswa 1998, Haris Rusly Moti, menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berhati-hati dalam menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan ...
Opini

Analisis Ancaman Pengangguran di Sektor Tekstil Indonesia

Laporan ini mencerminkan dampak serius dari tutupnya atau berhentinya produksi banyak perusahaan tekstil besar di Indonesia. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pembukaan izin ...