JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Mencuatnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di institusi penegak hukum kembali menjadi sorotan publik. Perkembangan perkara tersebut tidak hanya memantik perhatian masyarakat terhadap proses penegakan hukum, tetapi juga memunculkan harapan agar pemerintah tetap konsisten menjalankan agenda pemberantasan korupsi tanpa memandang jabatan maupun institusi.

Pengamat Kebijakan Publik Arfianto Purbolaksono menilai kasus tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa supremasi hukum benar-benar ditegakkan secara adil dan profesional.

Ia mengatakan, tingginya perhatian publik terhadap perkara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin menuntut adanya kepastian hukum yang adil dan transparan. Karena itu, proses hukum yang sedang berjalan harus dilaksanakan secara profesional serta bebas dari berbagai bentuk intervensi.

"Publik kini menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo agar memastikan proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi," katanya, Senin (13/7/2026).

Arfianto berpandangan bahwa komitmen tersebut sesungguhnya telah mulai terlihat sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, penindakan terhadap dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah tidak ragu mengambil tindakan terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam institusi negara.

Ia menilai konsistensi seperti itu perlu terus dipertahankan agar masyarakat memperoleh keyakinan bahwa penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun posisi seseorang.

"Ketika masyarakat melihat hukum ditegakkan secara tebang pilih, kepercayaan terhadap sistem hukum akan runtuh. Sebaliknya, apabila hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, kepercayaan publik akan pulih dan menjadi fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang bersih," jelasnya.

Lebih lanjut, Arfianto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya berkaitan dengan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara. Menurutnya, pemerintahan yang mampu menegakkan hukum secara konsisten akan memperoleh legitimasi publik yang lebih kuat sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investasi.

Selain memperkuat kepercayaan masyarakat, penegakan hukum yang konsisten juga dinilai akan memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara, serta memberikan sinyal positif kepada investor bahwa Indonesia serius membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Di akhir keterangannya, Arfianto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, sembari tetap mengawal agar seluruh proses hukum berlangsung sesuai prinsip negara hukum.

"Kita perlu memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo untuk tetap konsisten melakukan bersih-bersih koruptor. Tidak boleh ada perlindungan terhadap siapa pun. Justru dalam situasi darurat korupsi seperti sekarang, negara harus menunjukkan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Di situlah kepercayaan publik terhadap pemerintah akan dibangun," pungkasnya.