JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik Arbi Sanit menyatakan praktik dinasti politik harus didukung dengan empat indikator.

”Kalau politik dinasti dibiarkan tanpa ditopang oleh empat indikator ini, akan terjadi money politic dan korupsi yang merajalela," ujar Arbi kepada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (11/7/2015).

Keempat indikator yang harus dipakai untuk mengawal politik dinasti itu, menurut Arbi, adalah integritas, kapabilitas, visi, dan patriotisme (rela berkorban demi rakyat).

"Mestinya Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR untuk memasukkan empat indikator tersebut ke dalam Undang-undang (UU) Pilkada yang diujimaterikan di MK agar politik dinasti bisa berlaku adil," papar Arbi.

Dengan memasukkan empat indikator syarat pemimin kepala daerah dalam UU Pilkada, lanjut Arbi, DPR bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan masyarakat akan menjadikan empat indikator tersebut dalam memilih kepala daerah.

Selain itu, Arbi juga meminta agar KPK, Bawaslu, KPU dan lembaga penegak hukum lainnya melakukan pengawasan yang ketat terhadap para calon kepala daerah yang akan ikut Pilkada.

Sebagaimana diketahui, Rabu (8/7/2015) kemarin MK mengabulkan gugatan dan mengabulkan pembatalan pasal 7 huruf r UU No. 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi calon kepala daerah yang punya hubungan darah dengan petahana (incumbent) dan menganggap pasal itu melanggar konstitusi. MK menilai pasal tersebut bersifat diskriminatif karena melarang calon kepala daerah yang punya hubungan darah dengan petahana. (mnx)