JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menyatakan partainya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada kadernya, Otto Cornelis (OC) Kaligis yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Kita tidak akan memberikan bantuan hukum kepada OC. Karena, persoalan yang menjerat beliau merupakan persoalan hukum pribadi, bukan berkaitan dengan Nasdem," kata Basari saat dihubungi, Rabu (15/7/2015).

Bantuan hukum, ujar Basari, baru akan dilakukan apabila ada kader yang sedang melakukan tugas kepartaian, atau ada upaya kriminalisasi atas jabatan yang dipegangnya. Menurut dia, kasus yang menjerat pengacara kondang tersebut terjadi karena kerja law firmnya.

Basari mengaku, pihaknya mengapresiasi serta menghormati proses penegakkan hukum yang dilakukan KPK. Karena upaya pemberantasan mafia hukum di pengadilan juga merupakan tujuan Nasdem.

Namun guna menyikapi penangkapan kadernya itu, kata Basari, internal partainya akan melakukan diskusi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait kasus ini.

Setelah menetapkan tersangka, KPK resmi menahan OC Kaligis, Selasa (14/7/2015) malam, terkait kasus dugaan tindakan pidana korupsi di PTUN Medan, Sumatera Utara. Penahanan tersebut dilakukan usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih lima jam sejak pukul 15.50 WIB hingga pukul 21.00 WIB.

Penahanan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK di kantor OCK dan menemukan petunjuk yang mengarah pada keterlibatan pengacara kondang itu pada kasus di PTUN Medan.

KPK juga menetapkan sejumlah tersangka selain OC Kaligis, yaitu Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro (TIP), anggota majelis hakim Amir Fauzi (AF) dan Dermawan Ginting (DG), dan panitera/sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan (SY) sebagai penerima suap.(yn)