JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sejumlah mantan narapidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember nanti.

Menangapi hal ini, juru bicara Partai Demokrat Didi Irawadi menyatakan, partainya secara tegas menolak adanya calon kepala daerah mantan narapidana karena tidak pantas secara moral.

"Mantan narapidana adalah kurang patut menjadi Kepala Daerah. Jadi seharusnya tidak diperbolehkan menjadi calon kepala daerah meski putusan Mahkamah Konstitusi berkata lain," kata Didi saat dihubungi, Senin (3/8/2015).

Selain itu, Didi mengungkapkan, Partai Demokrat telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kekurangan dalam pelaksanaan Pilkada yang harus dibenahi.

"Kita kirim surat secara resmi, kami sampaikan ke Presiden. Itu bagian partisipasi gagasan, inisiatif Partai Demokrat, mudah-mudahan pemerintah bisa terima," ujarnya.

Isi surat tersebut, beber mantan anggota DPR RI itu, diantaranya terkait polemik calon tunggal kepala daerah dan mantan narapidana yang menjadi calon kepala daerah.

"Terkait calon tunggal, Demokrat menyarankan agar perpanjangan waktu pendaftaran ditambah sekitar satu bulan supaya partai politik dapat leluasa menentukan calon lain untuk menghindari calon tunggal dalam Pilkada. Pelaksanaan Pilkada dengan satu calon tidak bisa dibatasi karena menyangkut hak asasi dalam berpolitik," terangnya.

Mengenai payung hukumnya, lanjut Didi, pemerintah didorong mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk digelarnya Pilkada meski hanya ada satu calon. Tanpa Perrpu, Pilkada dengan satu calon tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2015.(yn)