JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presidium Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI), Harli Muin mengatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup rakyat.
Termasuk soal program jaminan kesehatan nasional yang pemerintah percayakan pelaksanaannnya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang kini masih jauh dari makna keadilan.
"BPJS menerapkan aturan bahwa kartu pengguna BPJS baru bisa aktif satu pekan setelah pendaftaran diterima. Padahal sering kali sakit menimpat tanpa terduga dan tidak mungkin ditunda," kata Harli di Plaza Festival, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/8/2015).
Selain itu Harli mengungkapkan, kalau rujukan lembaga jasa kesehatan yang ditujuk BPJS Kesehatan terbatas dan tidak fleksibel. Contohnya saja soal peserta BPJS yang hanya boleh memilih satu fasilitas kesehatan (Faskes I) untuk memproleh rujukan.
"Maka itu FAA PPMI meminta pemerintah segera memperbaiki sistem dan pelaksanaan BPJS Kesehatan. Supaya rasa keadilan bagi warga untuk mendapatkan kehidupan dan pelayanan kesehatan yang layak dapat segera terpenuhi," pungkasnya.(yn)
