Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Minggu, 30 Agu 2015 - 17:03:08 WIB
Bagikan Berita ini :

"Kapal Nunggu Mau Merapat ke Pelabuhan Saja Harus Bayar Rp 1,4 Miliar"

23FuadBawazier-mulkan.jpg
Fuad Bawazier (Sumber foto : Mulkan Salmun)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai, persoalan dwelling time hanya sekelumit kecil dari sekian banyaknya problem pada regulasi pendistribusian barang di Indonesia.

Ia menyebutkan banyak persoalan lain untuk ditelisik yang juga menjadi penyebab biaya ekspor-impor mahal di Indonesia.

"Masalah Dwiling Time itu belum masuk pada masalah masa tunggu kapal di laut untuk merapat ke pelabuhan. Di Indonesia, itu harus bayar. Dan pengusaha dengan hanya nunggu kapal merapat ke pelabuhan bisa bayar seratus ribu dolar atau 1,4 Miliar. Kan berat," ujar Fuad dalam diskusi Forum Senator untuk Rakyat (FSuR) di Kafe Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (30/8/2015).

Fuad mengakui bahwa yang diceritakannya itu nyata terjadi di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Ia menyebutkan salah satunya terjadi di Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat.

"Dan yang perlu diingat, masalah ini tidak hanya terjadi di satu pelabuhan. Tidak hanya terjadi di Tanjung Priok, Tanjung Perak dan di Teluk Bayur. Tetapi hampir di seluruh pelabuhan," ucapnya.

Lebih lanjut Fuad mengungkapkan bahwa banyaknya persoalan tersebut berpengaruh pada beban yang harus ditanggung para pengusaha yang menggunakan jasa pendistribusian barang di pelabuhan. Sehingga, bisnis yang dijalankannya di Indonesia menjadi tidak kompetitif.

"Masalah di pelabuhan ini, masalah kronis yang sudah lama sekali," tandasnya.(yn)

tag: #dwelling time  #mafia pelabuhan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...