JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi VI DPR mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menurunkan biaya waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time).

Menurutnya, langkah presiden tersebut memiliki tujuan yang baik supaya ekonomi nasional lebih kompetitif.

"Dan kami akan mengawasi jangan sampai upaya presiden tersebut ditunggangi kepentingan lain," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Farid Alfauzy di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Farid menengarai banyaknya tangan-tangan tak terlihat yang menjadi biang bagi mahalnya biaya dwelling time di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Karena itu, ia mengapresiasi berbagai langkah kepolisian dalam membantu presiden memberantas para mafia di lingkungan pelabuhan.

Lebih lanjut Farid menegaskan, kasus mobile crane yang sedang ditangani kepolisian belum menyentuh pada persoalan yang membuat biaya dwelling time mahal.

Ia berpikir bahwa begitu banyak modus operandi para mafia di pelabuhan yang perlu di cegah dalam rangka mengefisienkan harga dwelling time.

"Dan kasus mobile crane ini nggak ada hubungannya dengan upaya Presiden Jokowi atas dwelling time yang tinggi," ucapnya.

Pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan waktu bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time) menjadi 4,7 hari dari sebelumnya masih 5,5 hari. Lamanya dwelling time itu menyebabkan biaya proses tersebut menjadi mahal.(yn)