Opini
Oleh M Hatta Taliwang, direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH) pada hari Senin, 31 Agu 2015 - 20:20:37 WIB
Bagikan Berita ini :

Kejahatan Sistem Kapitalisme Berulang di Indonesia

40Hatta Taliwang.jpg
M Hatta Taliwang, Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (Sumber foto : Dok.TeropongSenayan)
Teropong Juga:

Sistem ekonomi liberal kapitalis itu mengagungkan persaingan bebas dan sangat anti dg campur tangan negara dalam pasar. Semua antek-anteknya kenes bicara begitu atas nama kebebasan pasar.

Tapi begitu mereka gagal dengan sistem pasar bebasnya dan terjadi krisis, maka mereka memberlakukan jurus 14. Dalam keadaan krisis minta dana talangan (bailout) dari negara. Dana yg diminta ya dari APBN alias uang dari pajak rakyat juga.

Mengapa bukan uang konglomerat atau harta mereka yang telah mengambil manfaat luar biasa dari pasar bebas itu yang disita? Kejahatan sistem kapitalisme ini akan berulang lagi bila terjadi kirisis besar di negara ini lagi.

Uang rakyat lagi yang mau ditilep untuk selamatkan kaum kapitalis? Mohon pencerahan yang jujur dan lurus dari para ekonom buat kami yang awam ilmu ekonomi ini. (b)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #kapitalisme di Indonesia  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Kepemimpinan Presiden Prabowo Sedang Diuji dalam Kasus yang Menyeret Febrie Adriansyah

Oleh Didi Irawadi Syamsuddin, S.H.,LL. M
pada hari Selasa, 14 Jul 2026
Kasus yang menyeret nama Jampidsus Febrie Adriansyah telah menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi terkait dugaan penyalahgunaan jabatan. Situasi ini memicu kegelisahan dan ...
Opini

Memasuki Tahun Ketiga Pemerintahan Prabowo: Konsolidasi Kekuasaan, Stabilitas Penegakan Hukum, dan Dinamika Politik Menuju 2029

JAKARTA, TEROPONGSENAYAN – Oktober 2026 menjadi garis demarkasi krusial bagi lanskap politik nasional. Menjelang dua tahun penuh sejak dilantik pada Oktober 2024, pemerintahan Presiden ...