Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 02 Sep 2015 - 11:07:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Diajak Gubernur BI, Bos IMF Bakal Temui Pimpinan DPR

10bos-imf.jpg
Christine Lagarde (kiri) saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/9/2015) (Sumber foto : Facebook Presiden Joko Widodo)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan bahwa nanti pukul 12.00 WIB, Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde bakal menemui pimpinan DPR untuk membahas persoalan ekonomi.

Tentu saja, kedatangan tersebut lantaran ajakan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. Namun Wakil Ketua Umum PAN ini menegaskan kalau kedatangan tersebut tidak bakal membicarakan utang.

"Dia (IMF) sebetulnya tamu dengan BI. Ini hanya tindakan lanjutan secara konstitusi internasional setelah datang ke Istana dan menjadi pembicara di UI," kata Taufik di gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Lebih lanjut Taufik mengungkapkan kalau pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh pimpinan Komisi XI DPR Fadel Muhammad dan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmadi Noor Supit.

"Kita tidak mau utang mengutang. DPR dengan tegas menolak. Kita sekarang lebih gagah dan bermartabat," ujarnya.(yn)

tag: #bos imf  #gubernur bi  #utang indonesia  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...