JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - PDIP menggulirkan wacana untuk merevisi undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) pasca bergabungnya PAN ke pemerintahan.

Keinginan PDIP tersebut tiada lain ingin menggeser posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR. Dan menurut kabar partai besutan Megawati Soekarnoputri itu sudah menyiapkan satu nama untuk menjadi ketua DPR, yakni Puan Maharani.

Menangapi hal ini Wasekjen DPP PPP kubu Romahurmuziy (Romi), Arsul Sani mengatakan, hal yang wajar jika PDIP ingin merevisi UU MD3.

"Yang jelas seperti ini kepemimpinan DPR yang saat ini sudah keluar dari kelaziman, partai yang pemenang Pemilu selalu yang menjadi pimpinan," kata Arsul kepada TeropongSenayan, Senin (7/9/2015).

Meski demikian, ujar Arsul, PPP tidak akan ikuta-ikutan mengusulkan merubah undang-undang yang telah diketuk palu tersebut.

"Kalau ada yang mengusulkan (revisi UU MD3) itu hal yang wajar saja," kata angota Komisi III DPR ini.

Sebelumnya Politisi PDIP Masinton Pasaribu menyebut bergabungnya PAN ke pemerintah, memberi peluang kepada parpol-parpol KIH sebagai pemenang pemilu untuk mengocok ulang pimpinan DPR, yaitu melalui revisi UU MD3.

"Bagaimana caranya UU MD3 bisa kita uji kerjasamanya dengan teman-teman PAN, harus dikembalikan pada asas proporsionalitas," kata Masinton Pasaribu dalam diskusi bertema 'Plin-PAN' di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jaksel, Sabtu (5/9/2015).(yn)