Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Kamis, 01 Okt 2015 - 18:59:49 WIB
Bagikan Berita ini :
Diduga Melanggar Kode Etik

KIH Desak Syarifudin Sudding Non-Aktif dari MKD

2Syarifudin-Sudding-mulkan.jpg
Syarifudin Sudding (Sumber foto : Mulkan Salmun)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Presidium Kaukus Indonesia Hebat (KIH) Willy Kurniawan mendesak pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) agar menonaktifkan salah satu anggotanya, yakni Syarifudin Sudding dari keanggotaan MKD.

Pasalnya, kata Willy, keberadaan Syarifuddin Suding selaku anggota MKD ditakutkan tidak independen dalam memproses laporan masyarakat yang disampaikan ke lembaga tersebut.

"Terkait dengan kehadiran salah satu anggota MKD (Syarifudin Suding, red) ke Beijing bersama Ketua MPR Zukifli Hasan, kami mendesak agar Mahkamah Kehormatan Dewan meminta yang bersangkutan non-aktif sementara untuk menjaga independensi MKD dalam memutus perkara terkait laporan kami," tandas saat dihubungi TeropongSenayan, Kamis (1/10/2015).

Selain desakan kepada MKD, Willy juga meminta kepada Syarifudin Sudding sendiri untuk non-aktif terlebih dahulu dari jabatannya itu.

"Non-aktif dulu hingga laporan kami selesai diputus Mahkamah Kehormatan," pinta dia.(yn)

tag: #syarifudin sudding  #mkd  #kih  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...