Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 11 Okt 2015 - 14:11:04 WIB
Bagikan Berita ini :

Revisi UU KPK Diduga Ada Kaitannya dengan BLBI dan Century

76photo.JPG
Diskusi di ICW (Sumber foto : Mandra Pradipta/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Mantan Anggota Tim Sembilan Bambang Widodo Umar mempertanyakan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berisi pembatasan usia KPK hanya sampai 12 tahun.

Ia mempertanyakan, apakah hal tersebut adalah bagian dari kecenderungan KPK yang saat ini terus mengungkap kasus besar seperti Century dan BLBI.

"Saya pertanyakan revisi UU KPK itu, 12 tahun itu ukurannya apa, dan tidak boleh menindak korupsi 50 miliar ukurannya apa?," kata Bambang di Kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (11/10/2015).

Selain itu, Bambang mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap terkait revisi UU KPK tersebut. Sebab, untuk mewujudkan good government, maka kinerja KPK sepatutnya didukung dan bukan dilemahkan dalam pemberantasan korupsi.

"Kalo ini tak dihantam (revisi UU KPK) dengan rudal yang kuat, maka perbaikan birokrasi itu omong kosong 50 tahun mendatang Indonesia menjadi negara besar," jelasnya. (mnx)

tag: #revisi UU KPK  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...