JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung Asep Warlan Yusuf mengatakan, paket kebijakan ekonomi jilid keempat Presiden Joko Widodo harus melibatkan buruh dan pengusaha.
Ini mengingat, paket kebijakan tersebut digadang-gadang bakal fokus terhadap ketenagakerjaan. Jadi, jangan sampai paket jilid keempat menuai masalah bila diterapkan.
"Sebetulnya pengupahan sangat beresiko. Karena tidak bisa soal ketenagakerjaan ini hanya versi pemerintah saja, harus juga melihat versi buruh dan pengusaha. Ini kan sifatnya transaksional keperdataannya soal upah dan hidup layak," kata Asep kepada TeropongSenayan, Jakarta, Sabtu (17/10/2015).
Untuk itu, Asep meminta pemerintah bisa memikirkan paket kebijakan ekonomi jilid keempat ini secara jangka panjang. Harus juga dimasukkan, regulasi-regulasi yang pro terhadap ketenagakerjaan.
"Memang tidak sepihak, intinya jangan tergiur paket kebijakan ekonomi jilid keempat ini akan bawa perubahan, selama urusan jangka panjangnya belum dipikirkan secara matang," jelasnya.(yn)
