JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wacana program 'Bela Negara' oleh pemerintah, belakangan ini terus menuai kontroversi. Sebagian masyarakat setuju, dan sebagian lainnya menyatakan menolak.

‎Menanggapi hal itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan era Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid, ‎Agum Gumelar menyayangkan silang pendapat yang berseliweran.

"Saya menyayangkan banyak tanggapan macam‎-macam yang bermunculan," kata Agum kepada TeropongSenayan, usai dirinya dikukuhkan sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) periode 2015/2020 oleh Gubernur Lemhanas RI, Budi Susilo Soepandji, dalam acara pengukuhan kepengurusan IKAL untuk lima tahun kedepan, di Kantor Lemhanas, Jakarta, (16/10/2015)‎ kemaren.

"Secara pribadi, saya memiliki kekhawatiran wacana Bela Negara akan menimbulkan konotasi seolah-olah Bela Negara itu adalah wajib militer," ujar Agum.

Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat yang belum faham sebaiknya tidak asal berkomentar yang justru dapat menimbulkan multi tafsir dan kegaduhan.

Ia menjelaskan, di era global seperti sekarang 'perang terbuka' antar negara tak dapat dihindari.‎ Namun, spektrumnya sudah berubah. Suka tidak suka, kata dia, kini masyarakat dunia sudah dihadapkan pada arus globalisasi dengan aneka kebudayaan yang sangat kompleks.

"Jadi, Bela Negara jangan diartikan sebagai wajib militer. Karena spektrum ancamannya kini sudah berubah," jelasnya.(yn)