JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Masih ingatkah kasus century yang sempat menggegerkan bangsa ini hingga mendorong DPR membentuk panitia khusus (Pansus) beberapa tahun lalu?.
Pansus tersebut sangat disayangkan tidak menguak secara tuntas kasus yang merugikan negara hingga Rp 7,4 triliun itu.

Anggota Pansus Pelindo II dari Fraksi Gerindra Nizar Zahro menjamin Pansus yang baru dibentuk DPR itu tidak akan bernasib sama seperti Pansus Century.

"Jangan pesimis dulu dong, kita berusaha fair. Kita menuju pada UU yang dilanggar Pelindo II. Apa aja UU yang dilanggar Pelindo II sampai hari ini. Itu yang akan kita angkat dan kita rekomendasikan," ujar Nizar di gedung DPRRI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Nizar mengatakan, sebagai langkah awal Pansus Pelindo II tengah mempelajari keseluruhan aspek terkait Pelindo II.

"Jadi Pelindo II itu sejarahnya yang kita ketahui kan sejak tahun 1966 berubah-ubah. Jadi kita dalami semua. Sejak dari segi UU-nya, asetnya dan pelanggaran-pelanggaran apa yang sudah disampaikan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," sebutnya.

Ia mengungkapkan bahwa Pelindo II merupakan perusahaan yang sebelumnya sudah dapat peringatan dari BPK. Menurut dia, perusahaan negara yang bergerak di sektor pelabuhan itu memang salah satu BUMN yang tidak patuh terhadap rekomendasi BPK.

"Pelindo ini belum pernah membayar konsesi kepada Kementerian Perhubungan seperti yang disampaikan pada UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Dalam konsesi itu, Pelindo sebagai operator diwajibkan membayar 2,5 persen dari laba kotor yang dihasilkan perusahaan," ungkapnya.(yn)