JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Pansus Pelindo II dari Fraksi Partai Gerindra, Mochamad Hekal mengatakan apa yang dilakukan KPK saat ini terkait kasus Pelindo II harus dihargai dan dihormati.

Dia melanjutkan, pansus Pelindo II berencana akan melakukan konsolidasi terkait langkah-langkah yang akan dilakukan pansus melihat persoalan yang ada di Pelindo II secara komprehensif.

"Sementara cukup mereka selesaikan itu, nanti kita akan rembuk di pansus apakah kita minta KPK usut yang lainnya terkait pelindo 2," kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Selain itu, dia juga mengharapkan agar pansus fokus penanganan perkara yang terjadi di Pelindo II oleh aparat penegak hukum terkait agar melakukan koordinasi.

"Ya QCC biar selesai oleh KPK, Mobile Crane biar selesai oleh Bareskrim, lalu JICT, KOJA, Kalibaru, Global Bond, dan tekanan terhadap karyawan dapat terkuak dan ditindaklanjuti oleh Pansus," tandas putra Fuad Bawazier ini.

Lebih lanjut Hekal mengingatkan pihak-pihak yang berusaha atau mencoba melindungi RJ Lino dari jeratan hukum agar tidak melindungi dan pansus akan mempersoalkan jika ada pihak penguasa yang lindungi Lino.

"Ya penguasanya yang akan dibidik pansus kalau gitu," tegas dia.

Saat ditanya siapa penguasa yang dimaksud melindungi RJ Lino selama ini, Hekal secara implisit menjelaskan bahwa penguasa tersebut melakukan intervensi terhadap pergantian perwira tinggi Polri saat itu yang tengah menangani kasus RJ Lino.

"Penggantian Kabareskrim mendadak ya jelas indikasi intervensi menurut kami," ungkap dia.

Kata dia, jika nantinya rekomendasi pansus tidak ditindaklanjuti pemerintah, maka pansus akan melakukan langkah konstitusional yang dimiliki DPR.

"Bisa kita tingkatkan ke Hak Menyatakan Pendapat," pungkas dia. (Icl)