JAKARTA - Ketua Setara Institute, Hendardi, mendesak Presiden RI, Jokowi untuk mengangkat Jaksa Agung (Jakgung) yang bersih dan mempunyai nyali, terutama dalam penyelesaian masalah hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

"Jokowi-JK berjanji, pada masa pemerintahannya, pelanggar HAM berat akan diadili. Karena itu pejabat Jaksa Agung harus independen tanpa mudah diintervensi," kata dia di Jakarta, Rabu (05/11/2014).

Oleh karena itu, lanjut Hendardi, Jaksa Agung yang dipilih harus mempunyai latar belakang yang jelas dan berintegritas.

Namun Hendardi mengaku agak kecewa saat melihat sejumlah calon jaksa agung yang beredar di sejumlah media massa. "Apalagi lima calon itu dinilai jauh dari harapan publik untuk penyelesaian kasus HAM," tuturnya.

Seperti diketahui, dua calon dari internal kejaksaan dipastikan sulit mempunyai nyali menyidik pelanggaran HAM. Karena sistem yang ada di Kejaksaan Agung sulit diubah jika berasal dari dalam.

Sementara tiga calon eksternal, dikenal sebagai orang yang memiliki integritas tinggi pada masalah pemberantasan korupsi.

Karena yang mencalonkan itu dari ketua dan mantan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sedangkan, Ahmad Santosa adalah pejabat UKP4, badan yang dibentuk SBY untuk mempercepat pembangunan. "Kelima calon yang beredar itu sulit dipercaya bisa menyelesaian pelanggaran HAM," pungkasnya. (ec)