Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Kamis, 04 Feb 2016 - 14:49:51 WIB
Bagikan Berita ini :

Untuk Kesekian Kalinya, RJ Lino Diperiksa Bareskrim Polri

38rj-lino.jpg
RJ Lino (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Mantan dirut PT Pelindo II (Persero) RJ Lino mendatangi Bareskrim Polri, Kamis(4/2/2016)untuk kembali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane di BUMN tersebut.

Lino didampingi kuasa hukumnya Fredrich Yunadi, langsung masuk ke Gedung Bareskrim. Keduanya enggan memberi komentar apa pun terhadap pertanyaan awak media.

Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Bareskrim Polri Kombes Hadi Ramdani seperti dilaporkan Antara,membenarkan bahwa penyidik menjadwalkan pemeriksaan Lino hari Kamis.

"Hari ini untuk pemeriksaan tambahan," kata Kombes Hadi.

Sejauh ini kepolisian sudah melakukan uji fisik terhadap 10 unit mobile crane dan ditemukan bahwa kondisi beberapa mobile crane ternyata tidak dapat beroperasi dengan baik.

Bareskrim baru menetapkan seorang tersangka di PT Pelindo II yakni Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II Ferialdy Nurlan.

Sementara hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkirakan kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai sebesar Rp37,9 miliar. (iy)

tag: #rj-lino  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...