JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak memiliki program pengelolaan migas. Karena itu,lebih banyak mengadopsi sistem pemerintahan lama
"Sangat terlihat Jokowi tidak mempunyai konsep, hanya mengulangi pernyataan pakar bahwa energi itu lebih banyak dibakar. Lho, energi itu kan memang dibakar," kata anggota DPR Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Iskan Qolba Lubis kepada TeropongSenayan diruanganya lantai 4 gedung Nusantara I DPR, Selasa (11/11/14).

Menurut politisi kelahiran Sibuhuan, Padang Lawas, Sumut, karena tak ada konsep yang jelas itulah justru menimbulkan masalah baru. Harusnya pemerintahan sekarang itu lebih baik ke depan dalam mengatasi persoalan BBM ini.

Lebih jauh Iskan mendesak Presiden Jokowi lebih transparan menjelaskan kepada masyarakat terkait kajian soal kenaikan harga BBM ini. "Kalau soal menaikkan harga BBM, tukang pakaian di Pasar Tanah Abang juga bisa melakukannya. Coba tolong jelaskan bagaimana mekanismenya," ujarnya.

Oleh karena itu, Iskan menyarankan Preside Jokowi membuat sistem politik migas yang tegas dalam pengelolaan energi dan minyak. "Sistem politiknya belum tegas, termasuk pasal-pasalnya. Perlu ada revisi, misalnya bagaimana mekanisme negara dalam mengelola sumber energi dan minyak," imbuhnya

Ditempat terpisah, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI periode 2009-2014, Tubagus Hasanuddin mengungkapkan PDIP akan mendukung kebijakan kenaikan harga BBM. "Kemarin DPP PDIP telah memerintahkan seluruh kader untuk mendukung kenaikan harga BBM," tutur Hasanuddin.

Namun begitu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini mengaku pemerintah harus koordinasi dengan PDIP yang merupakan fraksi pendukung pemerintah. "Harus jelas dulu, posisi kami saat ini dilematis. Selama 10 tahun menolak. Tapi tidak apa-apa itukan politik. Intinya, PDIP akan all out mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi- JK," ungkap dia.

Dengan keputusan ini, lanjut Hasanuddin, semua kader harus taat azas dan perintah partai. Makanya, sekarang kader wajib mendukung kenaikan harga BBM. (ec)