JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Menteri-menteri seharusnya tunduk kepada konstitusi dari pada atasannya. Tapi yang lebih baik lagi presiden yang menjadi atasan taat kepada konstitusi sehingga menterinya pun akan mengikutinya hingga tidak perlu bermasalah dengan DPR sebagai mitra kerjanya.

"Menterinya harus melawan atau setidak-tidaknya mengingatkan kalau memang langkah yang diambil presiden keliru. Sebagai pembantu tidak ada salahnya mengingatkan demi kebenaran. Kalau salah ya jangan diikuti," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Khotibul Umam Wiranu, Rabu (26/11).

Menurut Umam, pelarangan menghadiri undangan kerja ke DPR merupakan sikap melawan konstitusi. Karena, lanjut Umam, undang-undang menginstruksikan pemerintah bekerjasama dengan melibatkan persetujuan dari DPR. "Misalnya soal budgeting dan program menteri," jelasnya.

Menteri, kata Umam, harusnya menyampaikan hal yang tidak diketahui presiden karena belum tentu semua diketahunya. "Kalau dia nggak mau kapan kita bisa kerjasama, kalau keterusan sama saja makan gaji buta juga," ujarnya.

Mantan politisi PKB ini berharap menteri-menteri dari kalangan profesional bisa melakukan itu. kecuali kalau takut kehilangan jabatan. "Mereka mestinya berani datang ke DPR karena langkahnya adalah untuk kerja bukan untuk politis dan tidak ada UU yang dilanggar. Presiden mengajak kabinetnya kerja, tapi ini mau kerja nggak boleh," tegasnya.(ss)