JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Komisi III DPR hari ini harus memilih satu diantara dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas atau Robby Arya Brata. Dua calon komisioner KPK itu sudah menjalani fit and proper test pada Rabu (3/12) di Komisi III.
Tapi, menurut anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Suding, Komisi III seharusnya justru menunda pemilihan dan pengambilan keputusan itu dan menunda sampai 2015 bersamaan dengan komisioner lainnya. "Pemilihan pimpinan KPK bisa dilakukan secara serentak pada 2015 agar lebih kuat dan mengikat sebagai pimpinan yang kolektif kolegial," katanya kepada TeropongSenayan, Kamis (4/12).
Hanura merupakan satu-satunya fraksi yang tidak mengikuti fit and proper test terhadap calon komisioner KPK. Padahal dua fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), PDI Perjuangan dan PKB anggotanya hadir dan ikut proses uji kelayakan dan kepatutan itu. "Kami di Hanura memang mengambil posisi tidak ikut dalam proses ini karena menganggap revisi UU MD3 masih dalam proeses sehingga rapat Komisi III ini menurut pasal 283 menyalahi ketentuan," kata Suding kepada TeropongSenayan, Kamis (4/12).
Lebih lanjut Suding menjelaskan bahwa dalam pasal 283 UU MD3 disebutkan, pengambilan keputusan harus dilakukan oleh anggota dari seluruh unsur fraksi. "Kalau satu fraksi tidak hadir, maka keputusan itu tidak sah. Tapi kalau sebagian teman-teman di Komisi III bersikeras silakan, kami tetap tidak ikut," ucapnya.
Mestinya, kata Suding, mempertahankan pimpinan KPK empat orang hingga 2015 tidak masalah. Apalagi Ketua KPK juga sudah memberi jaminan kinerjanya tidak terganggu. "Bahkan Ketua KPK Abraham Samad bilang dua pun tidak masalah karena semua sistem sudah jalan. Dalam UU KPK juga tidak mengatur pimpinan KPK harus lima orang. Ini juga menjadi dasar sikap Hanura, sekaligus menghormati sikap pimpinan KPK saat ini," tambahnya.
Dia hanya ingin di pimpinan KPK benar-benar terbangun sikap kolektif kolegial. Keseragaman pemilihan pimpinan juga bertujuan untuk penghematan anggaran. "Ini sikap fraksi Hanura tidak ada kaitannya dengan KMP dan KIH," tutupnya.(ss)
