JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Perbedaan sikap Partai Golkar dan Partai Demokrat terhadap Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) tnetang Pilkada dispekulasikan sebagai tanda-tanda runtuhnya ikatan antar fraksi KMP di parlemen. PKS menilai perbedaan pendapat antar kedua partai tersebut belum menjadi keputusan sikap dari fraksi masing-masing di DPR.

"Fraksi-fraksi KMP kan belum melakukan rapat forum bersama. Jadi keputusan DPP Golkar dan DPP Demokrat itu belum final," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada TeropongSenayan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5-12-2014).

Politisi yang juga ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera meminta fraksinya untuk terus berupaya menjaga soliditas internal KMP. Oleh karena itu, kata Mardani, DPP PKS menginstruksikan supaya fraksi PKS aktif dalam menjalin komunikasi di forum bersama KMP.

Selain itu, Mardani meminta gerakan interpelasi oleh DPR tetap diperjuangkan oleh fraksi PKS di DPR. Menurutnya, hak interpelasi oleh DPR merupakan amanat rakyat di saat pemerintah belum memberikan penjelasan komprehensif terkait kebijakannya menaikkan harga BBM.

"Kenaikan harga BBM jelas memiliki implikasi yang memberatkan masyarakat. Skema pemerintah terkait kebijakan itu juga belum siap. Dan itu belum dijelaskan. Makanya, Iinterpelasi harus diperjuangkan terus," ujarnya. (b)