JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Sekertaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham yakin kepengurusan DPP Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (ARB) akan disahkan Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham). Alasannya musyawarah nasional (Munas) yang sudah digelar di Bali sesuai AD/ART sehingga tidak mungkin disamakan dengan kegiatan yang melanggar AD/ART.

"Masa yang asli sama yang palsu mau disamakan, Partai Golkar ini punya aturan jadi dinamika yang terjadi harus berdasarkan AD/ART dan Rapimnas. Karena itu hanya ada satu munas, di Bali, munas yang lain itu tidak ada," tegas Idrus Marham usai mendaftarkan susunan kepengurusan partai bersama Aburizal Bakrie, Senin (8/12), di Kantor Kemenkumham.

Idrus menambahkan, cara-cara yang dilakukan kubu Agung Laksono dalam munas di Ancol, tampak sekali manipulatif. Misalnya saja,kata Idrus, mereka mengatasnamakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang akan menghadiri munas. kenyataannya sampai akhir tidak ada pejabat pemerintah yang datang.

"Itu menyesatkan. Bayangkan saja ada namanya Tjahjo Kumolo digembar-gemborkan bakal datang. Tjahjo itu khan cerdas gak mungkinlah dia datang, karena cara-cara seperti itu tidak elegan," tandas Idrus.

Dikatakannya, secara faktual, Munas IX Partai Golkar di Bali didukung pimpinan-pimpinan partai seluruh Indonesia. "Saya yakin Menteri Hukum dan HAM akan melakukan langkah-langkah cerdas. Bisa dibuktikan nanti dari dokumennya, tidak satupun pengurus provinsi yang hadir. Mereka yang hadir itu tidak lebih dari orang-orang yang dimobilisasi dan diberi jaket kuning. Ini menyesatkan," pungkas Idrus.(ss)