Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 07 Jan 2015 - 22:36:52 WIB
Bagikan Berita ini :

Ajak Bareskrim dan KPK, Kemenhub Cium Ada Indikasi Pidana

89Air Asia Juga.jpg
air asia (Sumber foto : antaranews)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pihak Kementerian Perhubungan tidak menampik bahwa diajaknya Bareskrim dan KPK dalam investigasi izin rute penerbangan Air Asia QZ 8501 karena ada indikasi unsur pidananya. Namun belum diketemukan bukti-buktinya.

"Hingga kini belum ada. Bila nanti ada kita (Kemenhub-red) juga akan ada penyidikan unsur tindak pidana penerbangannya," kata Djoko Murjatmodjo, Plt Dirjen Perhubungan Udara saat dihubungi TeropongSenayan, Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Awal dilibatkannya Barekrim Polri dan KPK diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi Mustofa. Menurut Hadi ke dua instansi penegak hukum itu diajak guna menguak kisruh izin penerbangan yang terjadi dilingkungan Kemenhub. (baca :Ogah Dituding Cari Kambing Hitam, Kemenhub Ajak Bareskrim Dan KPK)

Adapun Djoko minta kepada semua pihak untuk sabar menunggu pengumuman hasil investigasi internal Kemenhub esok atau lusa. "Sabarlah kita juga sedang mengumpulkan bukti-bukti. Pekan ini akan kita sampaikan," tandasnya.(ris)

tag: #Air Asia Hilang  #Abdul Hakim  #PKS  #KNKT  #Kemenhub  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...