Berita
Oleh M.Anwar pada hari Kamis, 27 Okt 2016 - 13:55:32 WIB
Bagikan Berita ini :

Aktivis HAM : Ada Kekuatan yang Tutupi Kasus Munir

84munir2.jpg
Aktivis HAM, Munir (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Aktivis HAM dari sejumlah lembaga menegaskan, ada kekuatan yang berusaha menutupi pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak kalah oleh kekuatan tersebut.

Para pegiat HAM menyatakan, Jokowi tidak boleh kalah dari kekuatan-kekuatan yang berupaya menghambat dan menggagalkan upaya pengungkapan pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

"Sebagai seorang presiden, Pak Jokowi tidak boleh kalah. Presiden juga tidak boleh mengambil langkah-langkah kompromistik," kata Direktur Eksekutif lembaga pemerhati HAM, Imparsial, Al Araf di Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Pada Kamis (27/10/2016), hari ini koalisi masyarakat sipil pegiat HAM seperti Imparsial, Kontras, LBH Jakarta, Setara Institute serta mantan anggota TPF Munir menggelar konferensi pers tentang isu hilangnya dokumen laporan TPF Munir.

Menurut Al Araf, belum ditemukannya dokumen resmi laporan TPF Munir semakin mempertegas bahwa pembunuhan Munir adalah pembunuhan politik, dengan operasi rahasia, terencana dan bersengkokol.

"Ada kekuatan tertentu yang berusaha keras menutupi kasus Munir. Kami tegaskan kasus Munir belum selesai. Hasil TPF belum ditindaklanjuti, karena baru aktor lapangan yang dihukum, aktor utama belum," jelas Al Araf.

Para pegiat HAM meminta presiden segera membentuk tim pencari fakta baru dengan kewenangan lebih kuat. Anggota tim tersebut tidak hanya dari unsur pemerintah, melainkan juga melibatkan masyarakat. (plt/ant)

tag: #jokowi  #kasus-munir  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Legislator Soal Ancaman BPJPH ‘Ilegalkan’ Produk yang Tak Punya Sertifikasi Halal: Kebijakan Sembrono!

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 10 Okt 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menanggapi pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan yang menyebut seluruh produk makanan, ...
Berita

Dukung Pencabutan PKKPRL, Waka Komisi IV DPR Ingatkan Reklamasi Ancam Eksistensi Pulau Pari dan Bebani Warga

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, menyatakan dukungannya terhadap industri pariwisata nasional. Akan tetapi, Alex mengingatkan bahwa proyek reklamasi yang ...