JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri Harahap mengingatkan agar Pemerintahan Jokowi-JK peka terhadap serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina di Indonesia. DPR menunggu tindakan dan resposn yang tepat dari pemerintah atas hal tersebut.

"Saya kira pemerintah harus sungguh-sungguh merespons masuknya secara deras tenaga kerja asing Cina," ujar Anggota Komisi III DPR RI ini di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (19/12/2016).

Hanya saja, lanjut Mulfachri, tak dapat dipungkiri dalam kerja sama dengan negara Cina, ada klausul pelibatan tenaga kerja dari negeri tirai bambu tersebut, dalam kapasitasnya sebagai penanam modal.

"Proyek-proyek yang didanai oleh lembaga keuangan atau yang dibiayai oleh Cina mensyaratkan dalam pengerjaannya melibatkan tenaga kerja Cina," ungkapnya.

"Saya kira ini yang harus kita cermati secara lebih mendalam. Kita tahu bahwa dalam beberapa kesempatan pemerintah atau presiden menyampaikan rencana atau target pemerintah jutaan lapangan kerja baru. Saya kira lewat proyek-proyek itulah janji penambahan lapangan kerja baru dapat terealisasikan. Kalau dalam kerja sama mengisyaratkan masuknya tenaga kerja asing Cina, itu artinya menghilangkan kesempatan tenaga kerja kita yang nyata-nyata membutuhkan lapangan pekerjaan," tegasnya.

Sebaiknya, kata dia, pemerintah fokus menggenjot serapan tenaga kerja dalam negeri.

"Kita tahu bahwa yang membutuhkan lapangan kerja masih sangat tinggi. Pemerintah harus punya jalan keluar untuk masalah ini. Artinya menciptakan lapangan pekerjaan baru yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar," ujarnya.

Menurutnya, Cina melakukan hal tersebut karena tuntutan dalam negerinya. Hal semacam itulah yang seharusnya juga dilakukan oleh Indonesia.

"Saya bisa paham Pemerintah Cina melakukan segala upaya untuk bisa menghidupi lebih dari dua miliar penduduknya," terangnya.

"Permasalahannya buat kita adalah kita juga punya permasalahan yang sama dengan Cina. Mana yang lebih prioritas? Tentu tenaga kerja kita yang lebih prioritas. Betul kita membutuhkan investor dari luar di satu sisi, di sisi lain kita juga perlu jalan keluar terhadap tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran dan seterusnya," sambung dia.

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah harus lebih teliti mempelajari dan melakukan kerja sama kontrak kerja sama bisnis ekonomi dengan negara lain, khususnya dengan Cina. (plt)