JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Beberapa pihak menuding langkah pemerintah mengontrol media sosial (Medsos) merupakan upaya membungkam suara rakyat dan dianggap sebagai sikap otoriter.

Terkait hal itu, Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana membantah tudingan tersebut.

Justru, lanjut Dadang, pemerintah sedang menjalankan fungsinya untuk menjamin ketertiban sosial dan keamanan nasional. Hal ini lantaran maraknya kasus fitnah, menghasut, dan menyebarkan berita-berita bohong yang bisa mengganggu stabilitas nasional.

"Jadi jangan berbicara atas nama demokrasi untuk bisa berbicara seenaknya. Kita harus menjadi bangsa terhormat yang tau mana kritik yang benar, mana fitnah dan penghinaan," kata Dadang kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (26/12/2016).

"Apakah kita rela menjadi bangsa yang barbar. Kebarbaran itu selalu diawali oleh sikap intoleran dan menebarkan kebencian berbasis SARA, masa itu harus dibiarkan," jelasnya.

Lebih jauh, anggota Komisi X DPR ini mengungkapkan, mereka yang tidak setuju pengendalian media sosial oleh pemerintah adalah pihak yang tidak punya tanggung jawab pada negara.

"Jadi saya lihat pemerintah Jokowi sudah on the right track (jalur yang benar). Ini negara hukum, semua sama di mata hukum, gak ada keistimewaan," tuturnya.(yn)