JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, perlakuan istimewa terhadap terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa merusak citra pemerintah Joko Widodo.

Ihwal tersebut menyusul batalnya pemindahan Ahok ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur. Padahal kasus hukum mantan Gubernur DKI itu telah inkrah. Saat ini Ahok masih ditahan di Mako Brimob.

"Ini akan merusak citra pemerintah, seperti seolah-olah Ahok enggak sama di hadapan hukum. Dia diistimewakan," kata politikus PKS ini saat dihubungi di Jakarta, Jumat (23/06/2017).

Apalagi alasan yang dilontarkan Menkumham Yasona Laoly, ujarnya, terkesan dibuat-buat. Yasona menyebut Lapas Cipinang sudah penuh atau over capacity.

"Pemerintah ini agak kebingungan mencari alasan pembenar. Makanya akhirnya mereka membuat alasan-alasan yang di luar akal sehat," sambungnya.

Untuk itu, Nasir mengingatkan, pemerintah harus konsisten dalam menjalankan Undang-Undang Pemasyarakatan, jika ingin tetap menjaga citra penegakan hukum kepada masyarakat.

"Kalapas dan KPLP harus siap mengamankan Ahok di dalam. Menteri Hukum dan HAM dan Dirjen Pemasyarakatan itu harus mereka membantu mereka agar Ahok aman di dalam," pungkasnya.(yn)