JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Sistem dan mekanisme pelaporan dana rumah aspirasi DPR kepada publik hingga saat ini belum jelas. Padahal membangun sistem merupakan bagian penting untuk menekan kebocoran anggaran.

"Inilah yang kita kritik terus kepada DPR, karena selama ini lembaga legislatif itu dalam penggunaan anggaran tidak pernah transparan, termasuk penggunaan uang rakyat tersebut," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Lucius Karus kepada TeropongSenayan melalui telepon selularnya di Jakarta, Minggu (22/2/2015).

Diakui Lucius, untuk membangun sistem kerja di DPR bukanlah persoalan yang mudah. Apalagi menjelaskan bagaimana dan untuk apa dana itu digunakan. Tapi hal itu bisa dilakukan asalkan mau melibatkan pihak-pihak yang memang ahli di bidangnya.

"Misalkan memanfaatkan jaringan tehnologi media, sehingga kegiatan DPR memang tidak sekadar tipu-tipu kepada kontsituen atau masyarakat. Membangun asas transparansi itu penting agar dipercaya rakyat," tambahnya.

Artinya, kata Lucius lagi, melibatkan media massa khususya online mempercepat proses kerja dan juga transparansi mereka. Di sisi lain mereka juga dituntut kreatif karena tidak hanya dilihat satu dua orang atau konstituennya saja tetapi dunia. "Kalau dia baik akan dilihat dan dilihat, tapi kalau buruk dia bisa memperbaiki," jelasnya.

Dia juga berharap DPR mau menggandeng BPK dan KPK untuk penggunaan dana ini. "Karena dana sudah disalurkan ke anggota, sekarang yang dipikirkan adalah soal pertanggung jawabannya, jangan didiamkan, karena akan terus menerus jadi masalah berkepanjangan, bahkan turun temurun."(ss)