.jpg)
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengungkit pemberian bantuan terhadap korban tsunami Aceh dinilai tidak etis disampaikan seorang kepala negara.
Anggota Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris menyatakan, pihaknya berencana menemui duta besar Australia untuk meminta klarifikasi atas pernyataan Abbot tersebut.
"Saya masih menunggu pimpinan DPD untuk menemui Dubes Australia," kata Fahira di Jakarta, Senin (23/2/2015).
Semestinya, tambah Fahira, Negeri Kangguru itu menghormati kedaulatan hukum bangsa Indonesia. Dia mengatakan, tidak pantas pemerintah Australia hitung-hitungan kompensasi terkait bantuan kemanusiaan yang pernah diberikannya.
Secara pribadi, Fahira meminta supaya pemerintah Australia meminta maaf dan menarik kembali ucapan yang disampaikannya itu. "Karena tidak pantas seorang Perdana Menteri mengungkit bantuan dan disamakan dengan penjahat narkoba," tuturnya.
Australia bereaksi keras dengan kukuhnya pemerintah Indonesia yang tetap ingin mengeksekusi mati dua warganya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Bahkan, pernyataan pejabat negara itu dinilai sudah bernada ancaman. Tak hanya itu, PM Australia Tony Abbott juga menyinggung masalah bantuan yang sempat digelontorkan pihaknya terhadap korban tsunami Aceh 2004 silam.(yn)
