JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengakui penunjukan Setya Novanto sebagai pimpinan rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Pemilu digagas oleh partai-partai pendukung pemerintah (PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP dan PKB).
"Kita upayakan Pak setnov. Terlepas Pak Setnov kena musibah kita upayakan Pak setnov," kata Dadang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017).
Alasan pengambilan alih kata Dadang, karena koalisi partai pendukung pemerintah menilai jalannya sidang dibawah kepemimpinan Fadli berlarut-larut.
Dadang pun mendoakan Novanto bisa memimpin rapat meski baru saja ditetapkan tersangka kasus KTP-el oleh KPK.
"Tadi kan enggak beres-beres. Kalau Pak Setnov saya sampaikan Pak Setnov mohon diberikan kekuatan dan kesabaran makanya dia kuat sekarang," ujarnya.
Empat fraksi yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta PAN juga diketahui menghendaki pengambilan keputusan lima isu krusial Rancangan Undang-undang Pemilu kembali ditunda hingga Senin (24/7) mendatang. Hal ini muncul dalam lobi-lobi rapat paripurna antara Kapoksi masing-masing fraksi dengan pimpinan DPR pada Kamis (20/7).
"Jadi kan diminta pendapat semua fraksi, tujuh ingin sekarang diharapkan voting, mereka ditangguhkan sampai Senin," ujar Dadang.
Dadang mengungkap partai yang meminta penundaan itu lantaran ingin kembali melaporkan kepada para petinggi partai politik masing-masing. Namun fraksi lainnya menghendaki pengambilan keputusan dilakukan Kamis (20/7) melalui mekanisme voting.
"Untuk lobi ke dewa-dewa sana untuk lobi konsultasi ke ketum-ketum (ketua umum) partai. Tapi kan ini sudah lama lah jadi ini kan lagu lama kita mau sekarang," ujar Dadang.
Hal ini kata Dadang, karena sesuai kesepakatan jika tidak ditemui kesepakatan dalam lobi-lobi tersebut maka mau tidak mau mengambil opsi voting.Sementara dalam forum lobi, konfigurasi peta fraksi masih sama antara kubu pendukung presidential threshold 20-25 persen, nol persen atau opsi jalan tengah 10-15 persen.
"Jadi kita sudah panjang lebar membahas mana yg konstitusional mana yang tidak kontitusional ini kan perdebatan lama di Pansus. Jadi kita menganggap ini bukan hal baru dan sulit dicari titik temu," katanya.
Terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan sidang paripurna sebelum diskor menegaskan dirinya tetap akan memimpin jalannya sidang paripurna.
"Saya masih pimpinan," ucapnya. (icl)
