JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto terjerat korupsi e-KTP. Posisinya pun terancam digeser kader Golkar lainnya jika nanti Novanto harus melepaskan jabatannya tersebut.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mempunyai analisa tersendiri.

"Golkar ini semua tokoh berpeluang dan pantas jadi ketua, sebab partai ini sudah dewasa, tidak ada tokoh sentral," kata Hendri saat dihubungi TeropongSenayan, Senin (31/7/2017).

Jadi, kata dia, kandidat calon ketua umum Golkar mungkin ada empat opsi yang bisa diambil. Pertama, diserahkan kepada jalur politik Golkar, artinya tokoh yang sedang menjabat berpeluang menduduki posisi tersebut. Contohnya ada Menteri Perindustrian Airlangga atau Wakil Ketua MPR Mahyudin.

"Kedua adalah opsi urut nomor hasil Munas Bali, artinya Akom (Ade Komarudin) yang diperingkat kedua atau Azis Syamsudin bisa jadi ketua," katanya.

Opsi ketiga, lanjut Hendri, menyerahkan urusan partai kepada tokoh senior hingga 2019, seperti Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Agung Laksono, dan Aburizal Bakrie bisa menjadi formatur.

"Opsi keempat, saatnya orang muda Golkar memimpin, nah ini kemungkinannya ada Airlangga, Azis lagi atau tokoh pergerakan seperti Indra Piliang dan Ahmad Dolly Kurnia punya peluang juga," tandasnya.

Diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan penetapan status Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Karena, Novanto diduga menguntungkan diri sendiri ketika menjadi anggota DPR Periode 2009-2014.

Novanto disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Novanto melalui pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong diduga mengkondisikan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP. Novanto sebagai tersangka keempat dalam kasus korupsi yang merugikan uang negara senilai Rp 2,3 triliun.(yn)