JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Divisi Korupsi Politik Indonesia Coruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan tidak sepakat dengan anggapan bahwa jika partai politik disubsidi secara penuh oleh pemerintah akan mengurangi praktek korupsi oleh para kader partai.

Menurutnya, untuk mengurangi praktek korupsi harus diadakan peraturan yang ketat.

"Transaksi parpol jangan melalui cash tapi melalui perbankan agar mudah diawasi dan prinsip transparansi. Sehingga dapat mencegah dana-dana ilegal," ujar dia di kantornya, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Meski mendukung pemberian dana bagi partai politik oleh pemerintah dengan syarat bertujuan untuk kepentingan publik, namun Abdullah mengkhawatirkan keinginan tersebut akan membuat partai-partai terkooptasi.

"Parpol harus berelasi dengan basis pemilih bukan pada basis negara nanti parpol akan terkooptasi," terangnya.

Seperti diketahui, Mendagri menggulirkan wacana pembiayaan untuk setiap parpol Rp 1 triliun yang bersumber dari APBN dengan alasan untuk meningkatkan transparansi dan Demokrasi. Tjahjo berharap wacana itu mendapat dukungan dari DPR dan elemen masrakat.(yn)