JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak pemerintah untuk serius dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan penegakan hukum.

Ketua umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman menilai, dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK gagal memenuhi janji kampanye, terutama dalam penegakan hukum dan perbaikan ekonomi masyarakat.

"Hari ini ekonomi lesu dan penegakan hukum jalan ditempat. Pemerintah terlalu berpatokan pada data makro sementara kondisi riil menunjukkan daya beli masyarakat yang terus menurun. Begitu juga dalam penegakan hukum, kasus-kasus korupsi besar menemui jalan buntu penyelesaiannya," tandas dia di Jakarta Jumat (20/10/2017).

Senada dengan itu Ketua Kebijakan PP KAMMI Riko P. Tanjung menilai pemerintah telah gagal menjalankan nawacita.

"Kenaikan tarif dasar listrik beberapa kali dan pembangunan yang berfokus pada infrastruktur telah mengakibatkan konsumsi dan daya beli masyarakat menurun," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Riko menilai, reformasi hukum di era jokowi tidak berjalan dengan baik, ini bisa dilihat dari penyelesaian kasus-kasus besar yang belum tuntas.

"Banyak kasus besar di era Jokowi yang masih jalan ditempat, BLBI, Sumber Waras, Proyek Reklamasi dan E-KTP," ungkapnya.

"Oleh karena itu, kita mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk segera menyelesaikan masalah yang ada karena menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya. (icl)