JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pembagian 5 juta sertifikat tanah kepada masyarakat menjadi target besar pemerintah. Namun hal itu selamanya tidak berjalan mulus. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil membeberkan alasannya.
Menurut Sofyan, status tanah yang bersengketa menjadi salah satu kendala dalam pengeluaran sertifikat.
"Begitu kita petakan dan ukur, banyak sekali tanah itu enggak bisa dikeluarkan sertifikat. Karena tanahnya bersengketa, tanahnya ketahuan pemiliknya di luar negeri atau di mana juga, lalu tanahnya juga ternyata sudah ada sertifikat zaman dulu," kata Sofyan di Kantor Kementerian ATR, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2017).
Sofyan menegaskan, pihaknya berupaya keras di lapangan dalam mengejar target penerbitan 5 juta sertifikat itu. Hal tersebut terlihat dari jumlah tanah yang diproses sertifikasinya diproyeksi lebih dari jumlah yang akan disertifikasi. Dengan kendala itu, target pemberian 5 juta sertifikasi kemungkinan hanya akan tercapai sekitar 90 hingga 95% dari target.
"Sampai hari ini sudah di atas 2 juta (pemberian sertifikat). Tapi ini (5 juta) bisa kecapai atau enggak, teman-teman tetap yakin. Kalau pun tidak 100%, mungkin 90-95% bisa dicapai target itu. Kalau bisa capai 95%, itu luar biasa," ungkapnya.
"Sekarang kita lakukan pendaftaran sistematik lengkap agar tanah setiap inchi di Indonesia kita ukur. Makanya, kalau misalnya kita 95% sertifikat, tapi yang kita ukur nanti itu bisa 120% dari target 5 juta. Tapi insya Allah tahun depan kita lebih banyak belajar sehingga akan lebih banyak lagi," imbuh Sofyan.
Sofyan berujar pemberian sertifikat ini terbukti banyak membantu masyarakat dalam pengembangan kegiatan ekonominya.
"Masyarakat sekarang terhindar dari konflik. Mereka punya akses langsung ke perbankan lewat agunan sertifikat. Jadi financial inclusion meningkat. Pemanfaatan, penataan dan perencanaan tata ruang kita juga sudah jelas," pungkasnya.
Sebagai informasi, Kementerian ATR atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun ini ditugaskan menyerahkan 5 juta sertifikat lahan. Sedangkan pada tahun depan BPN ditargetkan menyerahkan sertifikat lahan sebanyak 7 juta. Dan sebanyak 9 juta sertifikat pada tahun 2019. Sedangkan di tahun 2025, diharapkan seluruh tanah di Indonesia telah bersertifikat.(yn)
