Kasus dugaan korupsi E-KTP yang menyeret Setya Novanto sejatinya adalah banjir bandang politik. Sehingga rasanya agak sulit menimpakan semua beban hanya kepada Setya Novanto seorang diri. Diakui atau tidak, sejumlah pihak, baik perorangan maupun kelembagaan terseret dalam pusaran skandal ini. Bukan hanya Partai Golkar dan DPR saja.

Partai Golkar memang yang secara langsung merasakan hantaman arus deras banjir bandang politik tersebut. Berikutnya, adalah DPR RI. Maklum, Setya Novanto adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI. Setya Novanto terpilih secara sah dan sesuai aturan, baik dalam Munaslub Partai Golkar maupun saat kembali menjadi Ketua DPR RI, setelah tersandung kasus 'papa minta saham'.

Namun kali ini memang berbeda. Beda dengan kasus 'papa minta saham', maka kasus 'papa nabrak tiang listrik' memiliki spektrum yang jauh lebih luas dan kompleks, karena berkaitan dengan dugaan korupsi E-KTP. Selain itu, peran media sosial juga ikut memberikan warna yang menjadikan resonansi peristiwa ini secara masif diikuti sekaligus melibatkan masyarakat luas.

Namanya banjir bandang politik, maka apapun dan siapapun yang terimbas akan rusak dan terganggu. Bukan hanya dihantam berbagai benda keras dan tajam dalam arus deras yang bergulung-gulung, namun juga tersapu air kotor maupun terbenam oleh lumpur yang dibawa arus. Bahkan, biasanya, tumpukan aneka sampah dan kotoran membuat tak sedap dipandang mata.

Tak berlebihan jika analogi itu pula yang kini tengah dialami Partai Golkar maupun DPR RI. Maka jelas tidak mungkin meminta Setya Novanto sendirian membersihkannya. Bagi Partai Golkar, saatnya para pemangku kepentingan introspeksi atas peristiwa ini. Selanjutnya secara bersama-sama turun tangan membersihkan 'pohon beringin'. Baik DPP, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina,Maupun Dewan Pertimbangan.
Serta DPD I, DPD II hingga unit organisasi paling bawah.

Oleh sebab itu, wajah Partai Golkar pasca terhempas banjir bandang politik menjadi bergantung pada kerja bersama turun tangan yang dilakukan oleh seluruh elemen partai politik ini. Sebaliknya, jika masih banyak 'lumpur dan kotoran' yang menempel dan mengendap, maka dengan mudah dinilai bahwa belum semua elemen instrospeksi dan masih ada unsur yang tidak suka melihat Partai Golkar bersih dan enak dipandang.

DPR RI sama saja. Sulit untuk tidak mengatakan citra lembaga wakil rakyat ini tidak ikut tercarut-marut. Apalagi, kasus dugaan korupsi E-KTP bukan hanya menyeret Partai Golkar. Bahkan beberapa politisi yang sudah di vonis berasal dari luar Partai Golkar. Selebihnya, arus banjir bandang politik itu juga menerpa sejumlah partai politik lainnya. Maka, bebersih kotoran dan sampah banjir bandang politik serta instrospeksi itu sudah seharusnya dilakukan oleh parpol lain sekaligus juga DPR RI.

Tak hanya Partai Golkar dan DPR RI, banjir bandang politik kasus Setya Novanto juga mengimbas pada lembaga negara lainnya.
Proses pra peradilan jidil dua masih akan berlangsung. Tanpa bebersih dan instrospeksi maka kotoran sampah banjir bandang politik akan tetap melekat.(*)