Akhirnya, nama Oesman Sapta Odang (OSO) masuk Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019. Hanya saja, OSO masuk DCT dengan syarat.

Keputusan tersebut lahir setelah komisioner KPU menggelar rapat pleno sejak Rabu (28/11/2018) malam hingga Kamis (29/11/2018) dini hari. Rapat memutuskan, memasukkan nama OSO ke dalam DCT DPD dengan syarat. Yakni, menyerahkan surat pemberhentian dari kepengurusan partai politiknya setelah terpilih.

Masuk dalam DCT seolah menjadi gong dari langgam politik yang sebelumnya mengiringi pencalegan Ketua DPD RI tersebut. Perhatian publik tersedot . Lembaga hukum, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan PTUN pun ikut sibuk. Terakhir, polemik pencalegan OSO berlabuh di meja kerja para komisioner KPU.

Jika ada pelajaran yang bisa ditarik, saya pun bertanya-tanya, pelajaran apakah itu? Untuk siapa pula pelajaran itu berlaku?

OSO yang saya kenal, adalah pengusaha sekaligus politisi ternama.Tak perlu saya jelaskan popularitasnya di dua dunia itu, bisnis dan politik.

Sebagai tokoh, tentu OSO sudah mempertimbangkan semua langkah yang sedang dan akan ditempuhnya. Tentunya, termasuk peluang dan hambatan di belakangnya.

Masuk DCT dengan syarat, dalam pandangan saya, akan menguji ketokohan seorang OSO. Sebab, bukan tidak mungkin keputusan KPU tersebut bakal memancing reaksi civil sociaty, yang mengaitkan dengan amanat konstitusi. Namun, apapun yang bakal muncul pascaputusan KPU, akan menjadi alat ukur ketajaman dan feeling politik putra Kalimantan tersebut.(*)