JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Temuan sejumlah kasus penyelewengan anggaran di APBD DKI Jakarta merupakan cermin carut marutnya pengelolaan anggaran daerah. Bahkan sekaligus refleksi buruknya kepemimpinan kepala daerah. "Hanya saja dari satu periode ke periode lainnya modusnya berubah dan kecenderungan ‘persekongkolannya’ makin canggih,” kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang kepada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (21/03/2015).

Menurut Salang, temuan penyelewengan anggaran menunjukkan memang ada permainan pengelolaan anggaran daerah antara kepala daerah dengan DPRD. Lebih jauh kata Sebastian, ketika kepala daerah dan DPRD mengalami kebuntuan dalam menentukan alokasi anggaran, maka seringkali terjadi bagi-bagi jatah alokasi anggaran. "Sebab kepala daerah ‘juga ingin posisi politiknya aman. Sehingga kepala daerah juga tidak akan melawan DPRD," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Sebastian mengungkapnya modus yag dilakukan bisa juga dengan memasukkan pengusaha dalam proses penyusunan rencana anggaran. "Pihak kontraktor tersebut bisa masuk melalui pintu kepala daerah maupun DPRD. Dampak dari ‘kongkalikong’ ini bisa terlihat dari realisasi pembangunan di daerah," imbuhnya. (ec)