JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Langkah DPRD DKI Jakarta yang menolak RAPBD 2015 dicurigai sebagai perangkap. "Bisa jadi penolakan Raperda APBD DKI 2015 justru disengaja untuk jebakan betmen buat gubernur," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Apung Widadi dalam ciutan twitternya @ApungWidadi dengan Direktur eksekutif Charta Politika @yunartowijaya, Sabtu (21/3/2015).
Menurut Apung, DPRD DKI akan makin leluasa. "Penyerapan rendah 70% kalo pake pergub bisa jd senjata 'pengawasan' mas. Bisa jd lho he," ujarnya lagi.
Dengan Pergub maka asumsi APBDP 2014, maka beberapa belanja publik menjadi tidak optimal karena keterbatasan anggaran. "Dg menolak raperda, berarti angket tetap jalan? Ditambah kejadian ucapan toilet gubernur?," terangnya.
Pegiat anti korupsi ini justru mempertanyakan niat DPRD. "Jd, sebenarnya, yg gak mentingin agenda pembangunan dan pelayanan msykt siapa? Kalo tujuannya masy ya pake raperda dong," paparnya.
Dalam akun itu, Apung menengarai adanya permaianan anggaran. "UPS 2014 itu mainya di APBD-P. Pintu masuk korupsi itu 'perubahan'. Mrk mau main lg di APBD-P 2015 okt? Wkt sempit untungkan mafia anggaran," jelasnya.
Menurut dia, UPS 2014 ditender secara kilat sekitar 3 minggu. Dan satu minggu langsung sekitar 39 perusahaan (PT) menandatangani kontrak. "Barang sdh ada sebelum lelang. Akan terulang APBD P 2015," pungkasnya. (ec)
