Opini
Oleh Aliyudin pada hari Jumat, 27 Mar 2015 - 18:56:20 WIB
Bagikan Berita ini :

Fuad Bawazier: Parpol Harus Masuk Rezim KPU

34Fuad Bawazier 1.jpg
Politisi Senior Fuad Bawazier (Sumber foto : teropongsenayan.com)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politisi senior Fuad Bawazier menilai partai politik (Parpol) dan segala aturannya harus masuk ke dalam rezim Komisi Pemilihan Umum (KPU), jangan ada di tangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Pengesahan Parpol dan atau kepengurusan Parpol harus segera diubah dari tangan Menkumham ke tangan KPU," kata Fuad Bawazier kepada TeropongSenayan di Jakarta,, Jumat (27/3/2015).

Pengambilalihan kewenangan itu dinilainya agar lebih independen, fair, dan konsisten dengan kewenangan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, Juga lebih fair bagi peserta pemilu, pemenang Anggota DPR, DPD, Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

"Jadi seharusnya memang masuk rezim KPU bukan rezim Menkumham. Ayo DPR, Segera revisi Undang-undangnya," kata Fuad Bawazier.(al)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #fuad bawazier  #kpu  #parpol  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PRAY SUMATRA
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Putusan Hakim Anomali sebagai Dasar Penyelidikan Korupsi Yudisial oleh KPK dan Kejaksaan

Oleh Ali Wongso Sinaga
pada hari Kamis, 12 Feb 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap hakim di Pengadilan Negeri Depok baru-baru ini mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kasus ini bukan ...
Opini

Lingkaran Setan Oligarki: Ketika Kedaulatan Rakyat dan Negara Dilucuti Perlahan

Sejak Reformasi 1998, Indonesia rajin menggelar pemilu: pilpres, pileg, hingga pilkada berlangsung nyaris tanpa jeda. Namun ironisnya, semakin sering pesta demokrasi dilaksanakan, semakin menjauh ...