JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, saat ini banyak kalangan mempertanyakan kebijakan impor beras, garam dan gula yang tetap ditempuh pemerintah.

"Karena ini mendekati Pileg (pemilihan legislatif) dan Pilpres 2019, banyak pihak yang khawatir, ini jangan-jangan di balik ini ada kepentingan-kepentingan yang terkait masalah dana untuk Pileg di 2019," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Untuk itu, Hidayat meminta agar Komisi IV dan Komisi VI DPR untuk mengoreksi secara mendasar perihal kebijakan impor yang dilakukan pemerintah.

Sebab, Presiden Joko Widodo pada saat kampanye dulu sangat alergi dengan kalimat impor, karena bertentangan dengan program Nawa Cita.

"Padahal dulu Pak Jokowi lagi-lagi beliau mengatakan pada waktu kampanye dulu dengar kata impor mules kan dulu," ujarnya.

"Nah, kok sekarang banyak banget impornya, jadi menurut saya bagian dari yang penting kemudian untuk kawan-kawan di DPR untuk mengoreksi secara mendasar," tambahnya.

Agar tidak menjadi masalah yang berlarut-larut, terang Politisi PKS ini, ia mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mencermati fenomena kebijakan impor ini.

"Penting juga untuk segera mencermati fenomena impor-imporan ini. Supaya tidak terjadi penyalahgunaan impor untuk kepentingan itu sendiri," ucapnya.

"Karena seharusnya komitmen Pak Jokowi untuk melakukan impor itu terlaksana, ini sudah tahun ketiga, ingin masuk tahun keempat, jangan sampai sudah hampir selesai masa jabatan, tapi masalah yang dijanjikan tidak impor ternyata belum terpenuhi. Impor lagi, impor lagi," pungkasnya.

Diketahui, pemerintah saat ini tengah 'mengobral' kebijakan impor. Tercatat ada tiga komoditas yang akan diimpor, yakni beras, gula dan garam.

Untuk beras, pemerintah telah menetapkan sebanyak 500.000 ton yang akan diimpor. Sementaragula mentah (raw sugar) sebanyak 1,8 juta ton dan garam industri sebanyak 3,7 juta ton.(yn)