JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena menilai kasus gizi buruk yang terjadi bukan hanya semata-mata masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi dan pendidikan.

"Masalah ekonomi dan pendidikan juga termasuk, misalnya pemahaman tentang memilih dan memberikan makanan pada anak dan khususnya pada balita," kata Ermalena dihubungi di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Karena itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan untuk mengatasi kasus gizi buruk di Indonesia, perlu program terpadu yang tidak hanya menyelesaikan kasus per kasus tetapi harus perencanaan jangka panjang.

Perencanaan jangka panjang itu, harus menjadi solusi terhadap masalah gizi buruk yang terjadi. Bila tidak dilakukan secara terpadu, maka kejadian gizi buruk akan kembali terulang.

"Bila hanya rehabilitasi medik, itu hanya salah satu hal yang memang harus dilakukan saat ini, saat ada kejadian," tuturnya.

Selain program secara terpadu, Erma mengatakan negara juga harus hadir secara paripurna bagi seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya di Papua yang saat ini sedang terjadi kasus gizi buruk.

"Juga harus daerah-daerah khusus lainnya seperti wilayah kepulauan dan perbatasan dengan negara lain," ujarnya.

Hari Gizi Nasional diperingati setiap 25 Januari. Peringatan Hari Gizi Nasional 2018 dianggap sebagai sebuah ironi karena masih terjadi kasus gizi buruk di Indonesia. (icl)