PALEMBANG (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) meminta seluruh lapisan masyarakat serta pemerintah kabupaten dan kota secara bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebab, Sumsel akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Asian Games XVIII pada Agustus mendatang.

Dia mengajak masyarakat bersama-sama mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan itu pada saat pesta olahraga internasional mendatang. Asian Games akan membawa nama baik bangsa dan daerah sehingga kabut asap harus dicegah.

“Jangan sampai menimbulkan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, Hal ini tidak boleh terjadi seperti pada 2015," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Selatan Iriansyah di Palembang, Selasa (6/2/2018)

Dia mengatakan, pemerintah memang sudah mempersiapkan diri supaya kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi. “Persiapan dalam pencegahan kebakaran hutan antara lain membentuk posko siaga bencana,” kata dia.

Selain itu, pemerintah melakukan restorasi lahan gambut agar tidak terjadi kebakaran di areal tersebut. BPBD Sumsel sekarang ini rutin melaksanakan sosialisasi pada masyarakat untuk melestarikan hutan agar tidak terbakar.

“Pencegahan yang dimulai sejak dini penting mengingat hutan dan lahan Sumsel rawan terbakar karena banyak terdapat lahan gambut,” kata dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengancam panglima kodam dan kepala polda yang wilayahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan. Khususnya, ketika kebakaran hutan dan lahan itu tidak bisa ditanggulangi dengan cepat.

"Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan main tetap sama, dicopot," kata Presiden Jokowi, saat memberi pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2018, di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/2/2018)

Presiden mengungkapkan dirinya telah membuat kesepakatan dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait aturan main tersebut. Ia mengatakan aturan serupa telah diterapkan pada tahun sebelumnya.

"Mungkin banyak danrem yang pindah, kapolda sudah ganti, kapolres, danrem, dandim sudah ganti. Yang baru mungkin belum tahu aturan main kami, sudah, tegas ini saya ulang lagi, paling kalau ada kebakaran, saya telepon panglima, ganti pangdamnya. Kalau di provinsi mana, telepon Kapolri, ganti Kapolda," kata Presiden.

Jika yang terjadi karhutla di wilayah lebih kecil maka kapolres atau danrem maupun dandim yang akan dicopot.

"Ini langkah untuk gerakkan satgas. Kalau ganti gubernur tidak bisa," kata kepala negara. (Ant/icl)