Bisnis
Oleh Aliyudin pada hari Jumat, 03 Apr 2015 - 09:42:41 WIB
Bagikan Berita ini :

Senator: Pemerintah Gagal Cegah Penyimpangan Pupuk Bersubsidi

24M Syukur-DPD Jambi 1.jpg
M Syukur, Senator asal Jambi (Sumber foto : dpd.go.id)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemdag) dianggap gagal menjamin pengadaan dan mencegah penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi.

“Hampir semua provinsi mengalami masalah pupuk bersubsidi,” kata Muhammad Syukur, Senator asal Provinsi Jambi seperti dilaporkan Bagian Pemberitaan DPD RI yang diterima TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (3/4/2015).

Anang Prihantono, Senator dari Provinsi Lampung mengamini koleganya. Anang mempertanyakan dan menduga ada mafia pupuk.

“Apa masalah krusialnya? Setiap awal musim tanam langka, tapi produksinya disebut cukup. Diduga ada mafia, betulkah?” kata Anang.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dinyatakan sebagai barang yang diawasi peredarannya. Pengawasan tersebut meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu, termasuk harga eceran tertinggi dan sistem distribusinya, yang penetapannya dilakukan pemerintah berdasarkan rencana kebutuhan.(al)

tag: #pupuk bersubsidi  #dpd  #senator  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Bisnis Lainnya
Bisnis

Gelar JMRC, BSMR Ingatkan Industri Jasa Keuangan Nasional Hadapi Ketidakpastian Kompleks

Oleh Robby Akbar
pada hari Senin, 10 Agu 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Dinamika lanskap perekonian global dan nasional 2026 ini, sektor jasa keuangan menghadapi ketidakpastian yang kompleks. Mulai eskalasi geopolitik, akselerasi transformasi ...
Bisnis

Hari Buruh dan Ujian Kepemimpinan Nasional: Saatnya Akselerasi Reformasi Ketenagakerjaan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Momentum peringatan Hari Buruh Internasional pada hari ini 1 Mei 2026 mesti dimaknai lebih dari sekadar seremoni tahunan atau ruang artikulasi tuntutan rutin pekerja. ...