Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Senin, 19 Feb 2018 - 11:24:14 WIB
Bagikan Berita ini :

Ditanya Pengusul Pasal 122 Huruf K, Ketua Baleg: Saya Lupa

85Supratman-Agtas.jpg
Supratman Andi Agtas (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas berjanji akan mengungkapkan pengusul pertama kali bunyi pasal 122 huruf K dalam UU MD3.

UU MD3 sendiri telah disahkan DPR, Selasa (12/02/2018) kemarin dalam rapat Paripurna.

"Saya lupa persisnya tapi ada didokumennya yang jelas usulan ada dari AKD dan juga fraksi dan DPD. Tapi nanti saya cek khusus pasal itu (pasal 122 huruf K) siapa yang usulkan," kata Politikus Gerindra itu saat dihubungi TeropongSenayan via pesan Whatsapp, Minggu (18/02/2018).

Diketahui, ada sejumlah pasal dalam UU MD3 yang penolakan dari publik, salah satunya pasal 122 huruf K.

Dalam pasal 122 huruf K tersebut, MKD diberikan tugas tambahan untuk mengambil langkah hukum terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Berikut bunyi pasal 122 huruf K dalam UU MD3: MKD mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.(yn)

tag: #revisi-uu-md3  #uu-md3  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...